Perselingkuhan Binal Antara Ulama Dengan Pemerintah Pada Masa Orde Baru

Dalam tradisi umat Islam sejak masa klasik, Ulama adalah sosok yang cukup disakralkan oleh mayoritas kalangan Islam. Sehingga setiap perkataan-perkataanya sangat di perhatikan oleh umatnya, bahkan secara ekstrim menganggapnya merupakan perkataan Tuhan, tanpa menimbang benar-salah atas apa yang disampaikannya. Sehingga hampir disetiap Negara yang mayoritas penduduknya Islam, Pemerintah selalu menempatkan Ulama sebagai Partner dalam menjalankan roda pemerintahannya, mengingat posisi ulama sangat berpengaruh terhadap umatnya.

Seperti dinegara Iran sebelum revolusi, dapat kita temukan pada saat pemerintahan Syah Pahlevi. Dimana pada saat itu banyak Ulama yang mempertahankan status quo dimanfaatkan oleh Syah Pahlevi untuk membenarkan sikap dan tindakannya. Bahkan jauh sebelumnya dimasa Dinasti Umayyah dapat di ketahui, bagaimana ulama-ulama yang membenarkan sikap otoriter yang dilakukan oleh Muawiyah saat membai’at Yazid sebagai putra mahkota yang akan melanjutkan kepemimpinannya dalam Dinasti Umayyah. Kemudian lewat ulama yag dilegalkan dalam Mazhab Ahlu Sunnah wal Jama’ah pula, elit pemerintahan dalam hal ini Muawiyah mampu menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Di Indonesia  sendiri yang termasuk yang berpenduduk mayoritas muslim. Hubungan kerjasama ulama dan pemerintah mungkin  bisa kita anggap sebagai hubungan perselingkuhan binal antara ulama dengan pemerintah. Dimana seringnya para ulama di jadikan oleh pemerintah sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan dan tindakanya. Sehingga menjadi pertimbangan masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya muslim dalam merespon kebijakan dan tindakan pemerintah.  

Pada tahun 1975 Pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai bentuk pelegalan posisi ulama secara institusi, yang dirancang oleh pemerintah sebagai organisasi yang berjalan kooperatif dengan pemerintah.  Keberadaan kelompok ulama yang terorganisir dalam MUI  adalah sebuah organisasi yang independent, yang merupakan kelompok perwakilan seluruh ormas Islam. Yang diharapkan menjadi penggerak ukhuwah dakwah dan pendidikan dalam masyarakat.

Gagasan awal berdirinya MUI  adalah gagasan makro yang pernah di lahirkan oleh Depertemen Agama. Kemudian direalisasikan oleh Mukti Ali saat  menjabat kepala Depertemen Agama. Dengan program yang menonjol selama kepemimpinannya yaitu pertama,  masalah kerukunan umat beragama dengan menggagas perlunya tradisi dialog antaragama. Kedua, menjadikan agama sebagai landasan pembangunan nasional, dan ketiga pemberdayaan kepemimpinan umat.

Tapi dalam realitasnya, kelompok Ulama berperilaku melenceng dari kepentingan didirikanya. Fatwa MUI memperlihatkan sejumlah bias kepentingan politis pemerintah. Sehingga dalam masyarkat luas, khusunya ummat islam, terjadi pro-kontra terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI. Sebab dirasakan bahwa setiap fatwa yang di keluarkan oleh Ulama, selalu berjalan di bawah tekanan  rezim orde baru, dari setiap kebijakan-kebikan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. 

Berdasarkan penelitian Atho Mudhar, terdapat 9 Fatwa MUI  yang nampak sebagai  perselingkuhan binal pemerintah dan ulama, sepanjang tahun 1975-1988, zaman orde baru.

1.   Gerakan syiah di iran

2.   Penyembelihan hewan qurban dengan mesin

3.   Penjatuhan talaq tiga

4.   Pembudidayaan dan memakan daging kodok

5.   Keluarga Bencana dan Penggunaan IUD

6.   Hukum Makan daging kelinci

7.   Haramnya pengguguran kandungan

8.   Larangan Vasektomi dan tubektomi

9.   Larangan bagi kaum muslimin hadir dalam perayaan natal

Dari hubungan perselingkuhan binal dizaman orde baru, tentunya akan merugikan masyarakat secara luas, khususnya umat muslim Indonesia. Selain itu akan memberikan dampak instabilitas politik nasional. Seharusnya Ulama kita berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat muslim. Wajib bersifat netral dalam mengeluarkan fatwa, berpihak pada kebenaran, dan tidak sektarian (Mazhab) Sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah.

Penulis : Aksan Al-Bimawi (Ketua Umum LKIMB UNM)